HERU BUDI, GUBERNUR YANG TAK PUNYA LEGITIMASI?

Saffura, Abid, Khaedar

 

A. Hapus Anggaran Jalur Sepeda dan Tidak Pro Pedestrian

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dinilai tidak lagi melanjutkan pembangunan jalur sepeda yang ada di Jakarta. Menyikapi hal itu, Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia mencabut predikat 'Kota Ramah Sepeda' untuk DKI Jakarta yang diberikan pada 2021. Menurut Fahmi, pada November 2022, pemangkasan anggaran untuk jalur sepeda dari semula diproyeksikan di RAPBD 2023 sebesar Rp 38 miliar, kemudian diusulkan menjadi nol. Hal itu jelas menunjukkan keperhinaan Pj Heru tidak ke pengguna sepeda. Lalu, pada Mei 2023, 18 ruas jalan DKI Jakarta diperintahkan untuk di aspal ulang dengan dalih menyambut KTT ASEAN. Tetapi, dengan menutup jalur sepeda yang ada dan tidak dikembalikan seperti semula. Keputusan Heru yang membongkar trotoar dengan dalih mengatasi kemacetan pun disebut sebagai langkah tak substansial.

 

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberi penjelasan soal langkah Pemprov DKI menghilangkan jalur sepeda dan pedestrian di Persimpangan Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jalur sepeda dan pedestrian yang dibuat era eks Gubernur DKI Anies Baswedan itu sebelumnya dihilangkan untuk dijadikan jalan raya, bersamaan dengan adanya penutupan putaran balik (u-turn) sebagai langkah antisipasi kemacetan. Meski demikian, Heru menyebut bahwa Dishub akan membangun jalur sepeda baru di kawasan tersebut. Sebelumnya, pembuatan jalan raya dengan menghilangkan jalur sepeda dan pedestrian di persimpangan Pasar Santa, Jakarta Selatan, menjadi sorotan masyarakat.

 

B. Heru Budi Cabut Layanan Internet Gratis JakWifi

Mantan anggota tim Gubernur untuk percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta era Anies Baswedan, Tatak Ujiyati mengkritik Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Tatak heran dengan kebijakan Heru Budi. Tatak menyebut kebijakan mencabut program JakWIFI justru merugikan masyarakat Jakarta. Sebelumnya, program ini dibuat di era Anies saat masih memimpin Ibu Kota. Pada Agustus 2020, Anies Baswedan yang masih menjadi Gubernur DKI Jakarta meluncurkan program JakWIFI. Program tersebut dikhusukan untuk warga Jakarta mendapatkan akses internet gratis. Program ini diluncurkan Anies Baswedan disebabkan kondisi saat ini juga tengah pandemi Covid-19 dan kebutuhan internet untuk banyak hal sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono enggan berkomentar terkait pencabutan akses layanan internet gratis atau JakWIFI di Ibu Kota yang mulai berlaku pada hari pertama tahun 2023. Soal ini Heru malah melempar ke Diskominfotik DKI. Heru mengatakan, untuk mengkonfirmasi lebih lanjut bisa dapat ditanyakan ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta. Sebab dirinya mengaku tidak hafal betul kebijakan itu.

 

C. Polemik Pergantian Dirut Jakpro, MRT, dan Transjakarta Pasca Anies Lengser

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, kembali merombak direksi dan pejabat BUMD DKI yang baru diangkat era Anies Rasyid Baswedan. Kini, giliran direksi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang mendapat giliran penyegaran, tepatnya M. Yana yang dicopot dan diganti M. Kuncoro Wibowo sebagai Direktur Utama Transjakarta. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BUMD DKI Jakarta, Fitria Rahadiani mengatakan, pengangkatan M. Kuncoro dilakukan melalui keputusan para pemegang saham di luar rapat umum pemegang saham (RUPS) yang ditandatangani Heru di Jakarta pada Rabu (11/1/2023). Keputusan itu, kata dia, juga menjadi dasar perhatian Transjakarta sebagai salah satu transportasi publik utama di Jakarta. Fitria menambahkan, figur M Kuncoro layak diberikan kesempatan dalam membawa pembaruan terhadap internal maupun eksternal organisasi Transjakarta ini. Hal ini, kata dia, lantaran pengalamannya M. Kuncoro dalam mengurus transportasi massal, seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI). Aprindy digantikan oleh Direktur Utama PT MITJ Tuhiyat. Fitria menuturkan, Tuhiyat, yang memiliki pengalaman dalam bidang corporate financing, diharapkan dapat memperkuat proses koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Bappenas, hingga Kementerian Keuangan serta para stakeholder PT MRT Jakarta dalam upaya pemenuhan pendanaan tersebut. Selain Direktur Utama, Heru Budi melakukan penyegaran terhadap jajaran Dewan Komisaris PT MRT Jakarta, yakni pihaknya resmi mengangkat Dodik Wijanarko sebagai Komisaris Utama.

 

D. Perubahan Slogan Jakarta yang Menuai Pro dan Kontra

Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang ditetapkan pada awal 2022 menjadi aba-aba bagi Jakarta untuk bersiap tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia. Dalam dua tahun ke depan, Jakarta menjalankan kegiatan dan program sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026. Selain itu, Jakarta bergerak melepas status ibu kota negara yang dimulai dengan menyusun slogan baru, ”Sukses Jakarta untuk Indonesia”. Sebelumnya, saat masa Anies Baswedan menjadi gubernur, Jakarta memiliki slogan 'Kota Kolaborasi.' Namun, Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan mengubah slogan Jakarta menjadi 'Sukses Jakarta untuk Indonesia.' Raides mengatakan slogan baru itu dibuat untuk mengantarkan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara. Dia menyebut perubahan logo merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah atau RPD. Hal ini untuk mendukung, sekaligus mengajak masyarakat Jakarta, untuk bersinergi mengantarkan Ibu Kota dari Jakarta ke Nusantara, serta sebagai bagian dari pelaksanaan program RPD.

 

Namun, slogan baru yang dibeberkan Raides itu memunculkan aneka perspektif. Ada yang mendukung, ada pula yang meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang slogan itu. Gembong Warsono, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, menyatakan, slogan baru itu ia nilai mantap. Artinya, Jakarta dijadikan fondasi untuk sukses Indonesia, bahwa tumpuan kesuksesan republik ini tertumpu pada Jakarta sebagai ibu kota negara saat ini. Dengan kata lain, menurut Gembong, suksesnya pembangunan di Jakarta diharapkan juga terjadi di ibu kota negara yang baru, juga di Indonesia. Gembong menilai alasan itulah yang dipergunakan Penjabat Heru Budi mengambil slogan ”Sukses Jakarta untuk Indonesia”.

 

Berbeda dengan Gembong, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriadi, mengkritisi pergantian slogan itu. Menurut Dedi yang juga anggota Fraksi PKS itu, slogan baru boleh-boleh saja. Akan tetapi, ujarnya, sebaiknya slogan tersebut yang mudah dipahami oleh seluruh elemen. Sebelumnya, pada era pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, saat ia berkampanye untuk Pilkada 2017 dan kemudian terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, keduanya mengusung kalimat ”Maju Kotanya, Bahagia Warganya”. Kalimat yang menjadi tagline Anies itu kemudian diwujudkan ke dalam program pembangunan Jakarta. Pada perjalanan pemerintahannya, Anies kemudian meluncurkan branding atau penjenamaan Jakarta sebagai Kota Kolaborasi. Tepatnya, pada 2020. Anggota Komisi D DPRD DKI itu juga menilai slogan baru tersebut berorientasi ke luar Jakarta. Dia meminta perubahan slogan tetap mencerminkan kepentingan warga Jakarta saat ini.

 

E. Perseteruan Heru dengan Masyarakat Kampung Bayam

Konflik antara warga Kampung Bayam dengan Pemerintah DKI Jakarta dan Jakpro kembali mendapat sorotan publik. Warganet ramai-ramai membahas masalah properti warga Kampung Bayam yang tak kunjung selesai hingga saat ini. Kasus ini kembali ramai seiring dengan munculnya video viral yang menunjukkan beberapa orang yang menggali sumur untuk memperoleh air. Orang-orang dalam video tersebut diduga merupakan warga Kampung Bayam. Melalui video tersebut mereka mengaku kesulitan memperoleh akses air bersih dan listrik padahal tinggal di tengah perkotaan. Video singkat tersebut lantas viral dan menuai beragam respons dari warganet. Di mana sebenarnya letak kampung bayam dan kenapa mereka berkonflik dengan Jakpro. Konflik yang terjadi pada warga Kampung Bayam terkait penyerahan unit hunian rumah susun di Kampung Susun Bayam (KSB) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

 

Konflik di Kampung Bayam terjadi lantaran warga yang terdampak pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) hingga kini masih belum bisa menempati Kampung Susun bayam (KSB). Pemprov DKI Jakarta awalnya berjanji memberi unit hunian rumah susun kepada warga yang terdampak penggusuran pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Janji pemberian unit rumah susun ini disampaikan oleh mantan Gubernur Anies Baswedan. Sayangnya, hingga saat ini warga Kampung Bayam belum bisa memperoleh unit KSB yang dijanjikan. Padahal, pembangunan bangunan KSB tampak sudah selesai, hanya saja unit-unitnya masih terkunci. Kondisi ini menyebabkan banyak warga dan belum bisa memperoleh tempat tinggal yang layak. Sementara beberapa warga terdampak mengaku sudah tidak lagi memiliki uang untuk mengontrak rumah. Terpaksa, mereka pun mendirikan tenda di pinggir JIS sebagai tempat tinggal sementara. Menurut pengakuan warga Kampung Bayam, pihak Jakpro meminta mereka membayar sebesar Rp1,5 juta per bulan untuk menempati Rumah Susun Kampung Bayam. Padahal, belum ada kesepakatan antara warga dan Jakpro mengenai pemberlakuan tarif tersebut. Shirley mengatakan, Jakpro meminta mereka untuk membayar sewa layaknya penghuni umum. Tetapi mereka merasa keberatan karena warga Kampung Bayam merupakan warga yang terdampak, sehingga seharusnya Jakpro memberikan tarif yang berbeda dengan yang umum. Pada kesempatan itu juga, Shirley mengatakan bahwa warga Kampung Bayam hanya sanggup membayar sewa maksimal Rp150 ribu per bulan lantaran keterbatasan ekonomi.

 

Warga Kampung Bayam menggugat Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Mengutip situs BPK RI, alasan warga Kampung Bayam menggugat Pemprov DKI dan Jakpro ke PTUN ada tiga, yaitu:

 

        1.      Pengabaian tanggung jawab hukum oleh Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro untuk memberikan unit Kampung Susun Bayam

        2.      Adanya pelanggaran hak oleh Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro

        3.      Tindakan Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

 

Tuntutan ini dilayangkan karena hingga saat ini warga Kampung Bayam belum bisa mendapatkan hunian di KSB sejak Oktober 2022. Mereka menuntut mendapatkan hunian di KSB sesuai janji mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Tak hanya itu, warga juga menilai bahwa soal tarif sewa yang ditetapkan oleh Jakpro terlalu mahal. Gugatan tersebut diajukan oleh 123 Kepala Keluarga (KK) dari Kampung Bayam yang merasa terkatung-katung tanpa tempat tinggal yang layak. Mereka berharap dapat segera menempati KSB sesuai dengan janji pemerintah. Gugatan mencakup tuntutan agar Pemprov DKI dan Jakpro memberikan unit KSB kepada warga sesuai dengan Kepgub DKI 979/2022 dan Surat Walikota Jakarta Utara nomor e-0176/PU.04.00 yang telah memverifikasi data warga.

 

Ketua Koperasi Persaudaraan Warga Kampung Bayam Asep Suwenda berharap agar pengganti Anies Baswedan itu tidak lepas tangan dan lebih peka menanggapi keinginan masyarakat di sana. Menanggapi persoalan pelik yang dihadapi oleh warganya, Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta agar pihak lain tidak memperumit masalah yang tengah dihadapi warganya dengan hasutan yang akan membuat panas keadaan. Heru juga mengambil kebijakan dengan merelokasi warga Kampung Bayam ke Rumah Susun Nagrak, Jakarta Utara. Di sana menurut Heru, warga Kampung Bayam akan mendapat hunian yang layak lengkap dengan fasilitas air bersih dan listrik. Pemprov DKI Jakarta juga memberlakukan biaya sewa subsidi untuk warga Kampung Bayam di Rusun Nagrak. Ini dilakukan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014. Dengan demikian, penghuni rusun hanya akan dibebankan biaya listrik dan air sesuai dengan pemakaian. Warga Kampung Bayam yang telah menghuni rusun Nagrak juga mendapatkan beragam pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemprov bekerjasama dengan Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Kota Jakarta Utara. Program pelatihan itu rencananya akan berlangsung selama tahun 2024 untuk seluruh warga Kampung Bayam.

 

F. Rusak Estetika Jakarta dengan Baliho Heru

Sebelumnya, stiker bergambar wajah Pj Heru Budi dengan tulisan ‘pilihan cerdas, pemilu aman, Indonesia kuat!’ yang tertempel di halte Transjakarta menjadi sorotan publik. Foto-foto yang menampakkan stiker itu viral di media sosial. Warganet mengeluhkan adanya stiker tersebut karena membuat halte Transjakarta tidak enak dipandang.

 

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyoroti spanduk dan stiker berwajah Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono yang dipasang di halte Transjakarta, mesin kartu transportasi, hingga videotron. Menurut dia, seharusnya spanduk dan stiker ajakan Pemilu tersebut tak perlu memakai foto Heru Budi. “Mungkin Pak Heru sedang ingin meningkatkan popularitas tapi menurut saya itu tidak perlu. Saya khawatir nanti dikira Pak Heru caleg (calon legislatif),” kata Wibi dalam keterangannya, Kamis, 18 Januari 2024.

 

Wakil Ketua dari fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani mengatakan Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono sudah sangat baik dalam mengingatkan pentingnya netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta maupun karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

 

"Dalam banyak kesempatan, termasuk saat pelantikan pejabat Eselon, Pak Heru selalu mengingatkan untuk menjaga netralitas. Saya kira ini cukup baik, mengingat Pak Heru juga masih merupakan ASN," kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 13 Januari 2024.

 

REFERENSI

(n.d.). Wikipedia. Retrieved January 30, 2024, from https://news.detik.com/berita/d-6458027/slogan-baru-jakarta-di-era-heru-budi-tuai-pro-kontra/2

Apa Saja Kebijakan Heru Budi Soal Warga Kampung Bayam & Jakpro? (2024, January 19). Tirto.ID. Retrieved January 30, 2024, from https://tirto.id/apa-saja-kebijakan-heru-budi-soal-warga-kampung-bayam-dan-jakpro-gUDP

B2W Cabut Predikat DKI Jakarta 'Kota Ramah Sepeda', Pj Heru Alasannya | Republika Online. (2023, November 8). News | Republika Online. Retrieved January 30, 2024, from https://news.republika.co.id/berita/s3sff7484/b2w-cabut-predikat-dki-jakarta-kota-ramah-sepeda-pj-heru-alasannya

Dibangun Anies Baswedan, Jalur Sepeda dan Pedestrian di Jalan Santa Jaksel Dibongkar Heru Budi - Tribunjakarta.com. (2023, April 17). Tribun Jakarta. Retrieved January 30, 2024, from https://jakarta.tribunnews.com/2023/04/17/dibangun-anies-baswedan-jalur-sepeda-dan-pedestrian-di-jalan-santa-jaksel-dibongkar-heru-budi#google_vignette

Di Mana Letak Kampung Bayam & Kenapa Konflik dengan Jakpro? (2024, January 19). Tirto.ID. Retrieved January 30, 2024, from https://tirto.id/di-mana-letak-kampung-bayam-kenapa-konflik-dengan-jakpro-gUEc

Ganti Slogan Jakarta, Heru Budi Didorong Tunjukkan Kinerja lewat Karya Nyata. (2022, December 13). Kompas.id. Retrieved January 30, 2024, from https://www.kompas.id/baca/metro/2022/12/12/pemerintahan-baru-slogan-baru-sukses-jakarta-untuk-indonesia-heru-budi-sebaiknya-tunjukkan-lewat-karya-nyata

Heru Cabut Program Internet Gratis JakWIFI, Eks Member TGUPP Anies Emosi: Kalau Gak Suka Anies Mbok Ya Jangan Rugikan Warga. (2023, January 4). Warta Ekonomi. Retrieved January 30, 2024, from https://wartaekonomi.co.id/read471104/heru-cabut-program-internet-gratis-jakwifi-eks-member-tgupp-anies-emosi-kalau-gak-suka-anies-mbok-ya-jangan-rugikan-warga

Soal Pencabutan Internet Gratis di Ibu Kota, Pj Gubernur Heru Malah Lempar ke Diskominfotik - poskota.co.id. (2023, January 3). Poskota. Retrieved January 30, 2024, from https://poskota.co.id/2023/01/03/soal-pencabutan-internet-gratis-di-ibu-kota-pj-gubernur-heru-malah-lempar-ke-diskominfotik

Warga Kampung Bayam: Heru Jangan Masa Bodo, Anies Harus Tanggung Jawab. (2023, February 23). CNN Indonesia. Retrieved January 30, 2024, from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230222181334-20-916564/warga-kampung-bayam-heru-jangan-masa-bodo-anies-harus-tanggung-jawab