Diskusi Online Red Soldier : “The Return of Indonesia Orba”
Diskusi Online Red Soldier : “The Return of Indonesia Orba”
Mc : Annisa Ramadhani
Moderator : Ronaldo Dwi Prasetyo
Notulensi : Fitria Handayani
Pemantik : Ahmad Firdaus (Komandan Green Force UNJ 2015, Kadept Kastrat LDK UNJ 2017)
Topik Diskusi : kembalinya ‘orde baru’ di Indonesia Acara dibuka oleh Mc dan sambutan oleh Fajar Subhi selaku Komandan Red Soldier 2016. Dilanjutkan dengan pembacaan CV pemantik oleh moderator. Pertama pemantik membahas tentang orde lama dan orde baru. Dalam sejarah Republik, Orde Lama merujuk pada istilah masa pemerintahan Soekarno (1945-1965). Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu, dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut juga dengan Orde Baru (1966-1998).
Orde lama digunakan pemerintah Soeharto untuk merujuk pada pemerintahan Soekarno. Orde lama terbagi menjadi 3 fase besar :
- Fase pertama, masa Revolusi Nasional indonesia (1945-1949). Masa ini dimulai dengan masuknya Sekutu diboncengi oleh Belanda (NICA) ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Terdapat banyak sekali peristiwa sejarah pada masa itu, pergantian berbagai posisi kabinet, Aksi Polisionil oleh Belanda, berbagai perundingan, dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya. Titik penting dari berakhirnya fase pertama ini, yaitu pada peristiwa Konferensi Meja Bundar (23 Agustus – 2 November 1949).
Hasil kesepakatan KMB:
1. Belanda mengakui kedaulatan *Republik Indonesia Serikat.*
2. Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Disinilah dimulai fase pemerintahan Indonesia yang berbentuk RIS, negara Indonesia terpecah menjadi belasan negara bagian (negara boneka). Fase ini berakhir ketika ketua Fraksi Partai Islam Masyumi ketika itu, Mohammad Natsir, menggagas Mosi Integral yang yang menyatukan kembali seluruh negara bagian ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 3 April 1950. Disinilah istilah NKRI pertama kali digunakan sebagai kata sandingan dari “Republik Indonesia”, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Fase Kedua, era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1959 sampai 6 Juli 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet dikarenakan kondisi pemerintahan yang tidak stabil.
- Fase ketiga, fase Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965). Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Era "Demokrasi Terpimpin" diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa. Terjadinya peristiwa G 30 S PKI sangat berpengaruh terhadap proses peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde baru.
Berikut proses peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde baru: Tanggal 16 Oktober 1966 Mayjen Soeharto telah dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat dan dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (googling, untuk isinya). Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.
Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan Demokrasi Terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia, yang kala itu berniat mempersenjatai diri.
Sebelum sempat terlaksana, peristiwa Gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Pada masa orde baru ada beberapa peristiwa penting dalam kehidupan politik yang menyita perhatian.
• Pertama, Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Organisasi masanya. Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan:
1. Membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966;
2. Menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di Indonesia;
3. Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965.
• Kedua, Penyederhanaan Partai Politik. Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Ini dilakukan dalam upaya menciptakan ‘stabilitas’ berbangsa dan bernegara. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah: 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI; 2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo; 3. Golongan Karya.
• Ketiga, Dwi-Fungsi ABRI. Pada masa Orde Baru, ABRI menjadi institusi paling penting di Indonesia. Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, menjadikannya organisasi politik terbesar di negara. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. • Keempat, diberlakukannya P4 (Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila). Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat.
Mc : Annisa Ramadhani
Moderator : Ronaldo Dwi Prasetyo
Notulensi : Fitria Handayani
Pemantik : Ahmad Firdaus (Komandan Green Force UNJ 2015, Kadept Kastrat LDK UNJ 2017)
Topik Diskusi : kembalinya ‘orde baru’ di Indonesia Acara dibuka oleh Mc dan sambutan oleh Fajar Subhi selaku Komandan Red Soldier 2016. Dilanjutkan dengan pembacaan CV pemantik oleh moderator. Pertama pemantik membahas tentang orde lama dan orde baru. Dalam sejarah Republik, Orde Lama merujuk pada istilah masa pemerintahan Soekarno (1945-1965). Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu, dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut juga dengan Orde Baru (1966-1998).
Orde lama digunakan pemerintah Soeharto untuk merujuk pada pemerintahan Soekarno. Orde lama terbagi menjadi 3 fase besar :
- Fase pertama, masa Revolusi Nasional indonesia (1945-1949). Masa ini dimulai dengan masuknya Sekutu diboncengi oleh Belanda (NICA) ke berbagai wilayah Indonesia setelah kekalahan Jepang, dan diakhiri dengan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Terdapat banyak sekali peristiwa sejarah pada masa itu, pergantian berbagai posisi kabinet, Aksi Polisionil oleh Belanda, berbagai perundingan, dan peristiwa-peristiwa sejarah lainnya. Titik penting dari berakhirnya fase pertama ini, yaitu pada peristiwa Konferensi Meja Bundar (23 Agustus – 2 November 1949).
Hasil kesepakatan KMB:
1. Belanda mengakui kedaulatan *Republik Indonesia Serikat.*
2. Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah pengakuan kedaulatan. Disinilah dimulai fase pemerintahan Indonesia yang berbentuk RIS, negara Indonesia terpecah menjadi belasan negara bagian (negara boneka). Fase ini berakhir ketika ketua Fraksi Partai Islam Masyumi ketika itu, Mohammad Natsir, menggagas Mosi Integral yang yang menyatukan kembali seluruh negara bagian ke dalam pangkuan Republik Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 3 April 1950. Disinilah istilah NKRI pertama kali digunakan sebagai kata sandingan dari “Republik Indonesia”, menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Fase Kedua, era di mana presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi UUDS Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung mulai dari 17 Agustus 1959 sampai 6 Juli 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami beberapa peralihan. Indonesia pernah menerapkan sistem pemerintahan presidensial, parlementer, demokrasi liberal. Pada masa ini terjadi banyak pergantian kabinet dikarenakan kondisi pemerintahan yang tidak stabil.
- Fase ketiga, fase Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965). Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara, kala itu Presiden Soekarno. Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Era "Demokrasi Terpimpin" diwarnai kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani Indonesia. Kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia menjadi sangat labil dan memicu banyaknya demonstrasi di seluruh Indonesia, terutama dari kalangan buruh, petani, dan mahasiswa. Terjadinya peristiwa G 30 S PKI sangat berpengaruh terhadap proses peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde baru.
Berikut proses peralihan pemerintahan dari Orde Lama ke Orde baru: Tanggal 16 Oktober 1966 Mayjen Soeharto telah dilantik menjadi Menteri Panglima Angkatan Darat dan dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Jenderal. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 (googling, untuk isinya). Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998.
Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Indonesia pada tahun 1950 hingga 1960-an berada dalam kondisi yang relatif tidak stabil. Bahkan setelah Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, keadaan politik maupun ekonomi di Indonesia masih labil karena ketatnya persaingan di antara kelompok-kelompok politik. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan Demokrasi Terpimpin memperparah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara angkatan bersenjata dengan Partai Komunis Indonesia, yang kala itu berniat mempersenjatai diri.
Sebelum sempat terlaksana, peristiwa Gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberangusnya Partai Komunis Indonesia dari Indonesia. Sejak saat itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah. Pada masa orde baru ada beberapa peristiwa penting dalam kehidupan politik yang menyita perhatian.
• Pertama, Pembubaran Partai Komunis Indonesia dan Organisasi masanya. Dalam rangka menjamin keamanan, ketenangan, serta stabilitas pemerintahan, Soeharto sebagai pengemban Supersemar telah mengeluarkan kebijakan:
1. Membubarkan Partai Komunis Indonesia pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966;
2. Menyatakan Partai Komunis Indonesia sebagai organisasi terlarang di Indonesia;
3. Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat Gerakan 30 September 1965.
• Kedua, Penyederhanaan Partai Politik. Pada tahun 1973 setelah dilaksanakan pemilihan umum yang pertama pada masa Orde Baru pemerintahan pemerintah melakukan penyederhanaan dan penggabungan (fusi) partai- partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik. Penggabungan partai-partai politik tersebut tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Ini dilakukan dalam upaya menciptakan ‘stabilitas’ berbangsa dan bernegara. Tiga kekuatan sosial politik itu adalah: 1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI; 2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo; 3. Golongan Karya.
• Ketiga, Dwi-Fungsi ABRI. Pada masa Orde Baru, ABRI menjadi institusi paling penting di Indonesia. Selain menjadi angkatan bersenjata, ABRI juga memegang fungsi politik, menjadikannya organisasi politik terbesar di negara. Peran ganda ABRI ini kemudian terkenal dengan sebutan Dwi Fungsi ABRI. • Keempat, diberlakukannya P4 (Pedomanan Pengahayatan dan Pengamalan Pancasila). Untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, maka sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat.
Tidak ada komentar: