KOPDAR Red Soldier : “Ormas Dibubarkan? Demokrasi Kemana?'

Mc : Ronaldo Dwi Prasetyo
Moderator : Filman Zulfikar

Pemantik :
1.  Andika Ramadhan Febriansah ( Founder Bangsa Mahasiswa)
2. Febi Rizki Rinaldi ( Staff PSDM Gema Pembebasan Jakarta Raya)

Tema  Diskusi : "Pembubaran Ormas Mencederai Demokrasi"

Acara dibuka oleh Mc, saudara Ronaldo kemudian diserahkan kepada moderator, saudara Filman.
Pemantik pertama, Saudara Andika mengatakan bahwa ada beberapa hal yang melatarbelakangi kelahiran perppu ormas, yaitu kembalinya Indonesia ke zaman orba. Yakni, dimana ketika masa orde baru pemerintah asik menciptakan kepatuhan masyarakat terhadap penguasa (rakyat hanya menjadi penonton yang dikontrol negara), serta melanggengkan 'absolistisme' penguasa. Indonesia, ketika zaman itu juga sedang digalakan pembangunan Negara kapitalisme pinggiran, yang mana terjadi pengurangan subsidi dan layanan sosial sebagai syarat meminjam bantuan dari lembaga keuangan internasional. Kebijakan-kebijakan inilah yang akhirnya terus mencekik rakyat, terutama rakyat kecil. Pada akhirnya terjadi pemberontakan yang dilakukan  diberbagai daerah dan hal itu yang menyebabkan  Indonesia menjadi tidak stabil. Dalam usaha untuk menstabilkan negara, maka pemerintah mengeluarkan banyak peraturan mengenai pelarangan berorganisasi dan berkumpul.

Menurut Andika , rezim ini merupakan 'warisan' rezim orde baru, keluarnya perppu ormas yang berisikan pembubaran ormas yang dituduh 'melanggar' Pancasila seakan-akan  dicederai. Karena ormas-ormas yang 'dituduh melanggar' Pancasila adalah mereka yang nyaring menggaungkan ke-pancasila-an. HTI merupakan salah satu ormas yang menurut pemantik sangat mengkritisi negeri ini yang telah beralih kepada kapitalisme.

Negara yang berasaskan kapitalisme, bisa dilihat dari banyaknya pembangunan yang dicanangkan. semakin banyak pembangunan semakin banyak penggusuran dan perampasan tanah. Pembangunan-pembangunan yang dilakukan memerlukan banyak modal. Modal-modal ini akhirnya didapatkan dengan cara Indonesia berhutang kepada Bank dunia, utang kita saat pemerintahan Jokowi semakin membengkak. Untuk melanggengkan peminjaman untuk Indonesia. Indonesia harus bisa  menstabilkan negaranya. Bagaimana Indonesia mau stabil jika terjadi perlawanan dan pemberontakan dari berbagai ormas. Ormas FPI dan HTI kemudian yang paling nyaring mengagungkan  perlawanan, karena itulah kedua ormas ini yang  akhirnya menjadi sasaran kebobrokkan rezim ini.

Awal mula pilpres 2014 kampanye Jokowi-JK jelas berjanji untuk menjunjung nilai-nilai demokrasi dan HAM. Sehingga menjegal langkah calon lainnya (Prabowo) untuk melangkah pilpres. Namun pada sekarang ini berbanding terbalik, rezim cenderung mewarisi sifat militeristik, dengan mengangkat Wiranto sebagai menkopolhukam. Aktor di balik peristiwa pelanggaran HAM era orde baru.

Memang terlihat bahwa Jokowi sekarang semarak melakukan pembangunan saat ini, namun ada hal yang menarik jika dilihat dari sudut pandang kritis:

1. Semakin banyak pembangunan, maka, juga diperlukan semakin banyak modal. Ini yang dimaksud letak kapitalisme rezim saat ini
2. Setiap negara yang ingin melakukan pembangunan dan meminjam dana dari IMF harus memenuhi beberapa syarat, yakni menstabilkan kondisi negara. Perppu ini kemudian menjadi salah satu alat penertiban masyarakat secara represif.
3. Negara rela mengambil hutang untuk memenuhi pembangunan infra struktur, dan memangkas beberapa  anggaran BUMN, artinya negara kembali kepada kendali asing.
4. Dengan semaraknya pembangunan maka, semakin banyak masyarakat kehilangan lahannya. Sebagai contoh kasus pabrik semen Rembang yang kini merebut lahan pertanian masyarakat Kendeng.
5. Sebagaimana poin ketiga, perppu ini dibentuk agar memberhanguskan gejolak dan perlawanan masyarakat terhadap rezim dengan dalih agar situasi negara kondusif.

Pun dari kelima hal ini, jika sebagian orang mendukung perppu ini maka ia keliru, karena sedikit saja ormas mereka berbicara politik (yang dianggap radikal dan menodai pancasila) tidak heran maka juga dapat diberhangus.

Poin penting yang dapat dilihat adalah, semakin maraknya pembangunan maka akan banyak pekerja dan buruh yg dibutuhkan dengan upah murah, maka yang terjadi adalah eksploitasi terhadap buruh.

Hegemoni yang dilakukan oleh rezim kali ini menolak masyarakat untuk melawan, perppu ini juga menjadi norma agar masyarakat patuh. Lalu apakah ini tidak melanggar prinsip demokrasi? Apa sudah sesuai pancasila? Pemerintah justru yang tidak demokrasi karena menolak adanya keberagaman.

Bagaimana cara strategis melawan rezim?

Dengan cara berkumpul dan berdiskusi sosial dan politik membahas permasalahan bangsa, dengan cara membaca dan tidak buta politik agar tidak ikut terbawa arus cyber army dengan bermuncul berita hoax. Dengan cara membaca dan berdiskusi merupakan salah satu kita mencintai negara indonesia.

Dengan diskusi terbuka sampai tersembunyi harus dilakukan, agar masyarakat tahu dan mengerti tentang krisis demokrasi yang kita rasakan.

Pemantik kedua Saudara Febi:

Apa itu Demokrasi? Apakah presiden kita demokratis? Apakah Amerika itu demokratis? Lalu yang bagaimana itu demokratis? Febi mengatakan bahwa yang kita rasakan ini adalah demokratis. Demokrasi yang lahir dalam rahim kapitalisme dan mengatasnamakan kedaulatan rakyat. Rakyat sendiri yang seharusnya mengawal pemerintah.

Abraham Lincoln, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, apakan kenaikan BBM, TDL itu untuk rakyat?

Lalu dimana kedaulatan yang dimaksud?

Demokrasi tidak memiliki nilai standar yang baku, padahal semua itu telah diatur dalam hukum islam, lalu islam adalah solusi masalah pelik ini.

Febi juga membahas sedikit tentang Pancasila, sila pertama berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa menjadi tolok ukur bahwa kami menjunjung tinggi Pancasila, bagaimana tidak? Bagi kami Al-Qur'an menjelaskan bahwa Allah itu satu (Al- Ikhlas ayat satu).  Islam menjunjung keadilan, musyawarah dan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila.

Lalu apakah perpu ini tidak demokratis? Justru perppu ini sangat demokratis, demokratis yang dimaksud adalah sebuah sistem yang berbalik dengan kedaulatan rakyat.

Ini adalah sebuah konsekuensi dari demokrasi, bukan untuk rakyat, melainkan kepentingan rezim dan koorporasi asing.

Lalu bisa dikatakan bahwa demokrasi yang seperti ini bekonsekuensi melahirkan kediktatoran rezim untuk melindungi kepentingan di belakangnya. Memang sejak pertama dibentuk Pancasila pun juga tidak pernah diterapkan. Lalu Pancasila pun tidak ada dalam dalam praktiknya. Hal ini jelas melukai dan menghianati Pancasila sejak lama. Lalu Khilafah jelas sangat Pancasilais.

Saudara Chen mengatakan juga bahwa, siapa yang berhak menafsirkan Pancasila sebenarnya? seakan akan hanya pemerintah yang dapat menafsirkan pancasila, sekaligus me-lebel ormas radikal.

RED SOLDIER
[Totalitas Tanpa Batas]

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
@redsoldier_unj
 Reds UNJ
 redsoldierfis
Redsfisunj.blogspot.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
©RED SOLDIER FIS UNJ