Polemik RUU PKS

 M. Andika, Risky Egi O., Silviana Eka D. H., dan Vemi Nabila W.

Red’ Soldier, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

e-mail: redsoldierfisunj@gmail.com

Oleh Novia Hidayat

       Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) akhir-akhir ini menjadi polemik di masyarakat, tentu saja dengan pro dan kontranya (Draft RUU PKS: http://bit.ly/RUUP_KS). Namun sebelum membahas mengenai hal ini, kita perlu memahami lebih dalam mengenai kekerasan seksual itu sendiri. Menurut Saraswati (seperti dikutip Malinda, 2008), kekerasan adalah bentuk tindakan yang dilakukan terhadap pihak lain, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lebih dari seorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan pada pihak lain. Seksual secara umum adalah sesuatu yang berkaitan dengan alat kelamin atau hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan. Maka kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain yang berkaitan dengan hubungan intim. Pelaku kekerasan seksual memiliki kendali terhadap korban seperti faktor ekonomi, penerimaan masyarakat, sumberdaya termasuk pengetahuan. Menurut Mariana (2018), makna “kekerasan” dalam hal seksual adalah suatu tindakan yang keji: memaksa, menganiaya, menguasai, intimidatif, dan sewenang-wenang secara seksual, bukan dalam konteks “boleh dan tidak boleh atau suka sama suka” dan bukan dalam arti “tidak boleh atau boleh-boleh saja” dan bahkan lebih dari sekadar standar kesopanan atau ketidaksopanan, atau kesusilaan, karena kekerasan mengandung tujuan menjatuhkan harga diri seseorang, bahkan masa depan seseorang. Komnas Perempuan melansir ada 15 bentuk kekerasan seksual dari hasil pemantauanya selama 15 tahun, yaitu perkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pedagangan perempuan, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi, praktik tradisi bernuansa seksual, serta control seksual (Selengkapnya: http://bit.ly/BentukKekerasanSeksual).

Keadilan untuk korban kekerasan seksual menjadi alasan terciptanya RUU PKS, dikuatkan dengan penjelasan dari Komisioner Komnas Perempuan, Imam Nahe’I, bahwa RUU PKS ini berangkat dari fenomena hambatan di mana perempuan korban kekerasan seksual dan laki-laki tidak mendapatkan akses yang cukup untuk mendapat keadilan hal ini tidak hanya berdampak pada fisik namun berdampak juga pada psikis korban. Namun RUU PKS ini nyatanya menimbulkan polemik di tengah masyarakat Indonesia, polemik ini bermuara pada beberapa pasal yang dinilai kontroversial didalam RUU PKS yakni pasal 1, pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Tidak sedikit masyarakat yang menilai pasal-pasal tersebut telah menimbulkan ambiguitas serta multi-tafsir, lantas menimbulkan pro dan kontra di dalamnya.

Pasal 1 ayat 1 berbunyi:

"Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik."

Pasal 11 ayat 1 berbunyi:

“(1) Kekerasan seksual terdiri dari: a. pelecehan seksual; b. eksploitasi seksual; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan aborsi;  e. perkosaan;  f. pemaksaan perkawinan; g. pemaksaan pelacuran;  h. perbudakan seksual; dan  i. penyiksaan seksual.”

Pasal 11 ayat 2 berbunyi:

"Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya."

Salah satu penyebab timbulnya polemik mengenai pasal ini diawali dengan petisi yang dibuat oleh Dosen Program Studi Jurnalistik Universitas Padjajaran (UNPAD), Maimon Herawati. Di dalam petisinya ia menjelaskan bahwa RUU PKS ini merupakan UU pro zina, dikuatkan dengan pendapatnya bahwa RUU tersebut tidak memuat pengaturan tentang kejahatan seksual, yaitu hubungan seksual yang melanggar norma susila dan agama. Dalam petisinya, ia mengkritik tentang pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan aborsi, LGBT, dan sebagainya yang melanggar norma asusila dan agama (Selengkapnya: http://bit.ly/PetisiTolakRUUPKS). Selanjutnya AILA Indonesia juga ikut berpendapat tentang penolakan RUU PKS ini. Pada instagramnya (@ailaindonesia) menjelaskan bahwa RUU PKS ini mengadopsi konsep Barat yang liberal dan kering agama, terlihat pada konsep seksualitas yang hanya dipandang sebagai sesuatu yang individual serta tidak dikaitkan dengan sistem keluarga. Selain itu, muncul juga pendapat dari Farah Qoonita melalui akun instagramnya (@qooonit) menjelaskan mengenai dampak jika RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual) disahkan. Farah menyatakan bahwa RUU PKS sama saja dengan mendukung free sex, namun tidak semua poin dalam ayat tersebut dipermasalahkannya. Pertama, menyatakan jika prostitusi paksa akan dipidana bagaimana nasib prostitusi yang tidak dipaksakan. Kedua, membahas tentang aborsi dimana jika aborsi yang tidak dipaksakan tidak melanggar hukum. Ketiga, membahas tentang pro LGBT dimana tidak ada pemaksaan perkawinan dengan siapa saja yang penting didasari dengan cinta. Keempat, membahas tentang bencana sosial yang akan terjadi seperti AIDS, penyakit kelamin, degradasi moral, agama fiksi, dan broken home. Selain itu, Farah Qoonita juga berpendapat bahwa jika RUU ini disahkan maka dapat mengenyampingkan hukum yang lama (asas lex posteriori derogate legi priori). Menurut Marwan (2014), lex posteriori derogat legi priori adalah peraturan yang baru didahulukan daripada peraturan yang lama. Artinya, undang-undang baru diutamakan pelaksanaannya dari pada undang-undang lama yang mengatur hal yang sama, apabila dalam undang-undang baru tersebut tidak mengatur pencabutan undang-undang lama. Asas ini pun digunakan apabila suatu hukum direvisi atau diamandemen, jadi asas ini tidak berlaku apabila suatu hukum baru tidak memiliki hukum yang mendahuluinya. Konten yang dibuat Farah Qoonita ini sempat di re-post oleh BEM UNJ dalam akun instagramnya (@BEMUNJ.Official), hal ini mendapat beberapa respon dari mahasiswa UNJ yang lainnya. Menurut Koordinator Forum Perempuan UNJ, Zahra Maulidinah, dilansir oleh tirto.id bahwa BEM UNJ mere-post konten Farah hanya untuk survei bukan pernyataan sikap. Pernyataan sikap bukan dilakukan oleh BEM UNJ, melainkan oleh LDK Salim UNJ atau Lembaga Dakwah Kampus (@ldksalimunj) dengan judul infografis “Kenapa Harus Menolak? Kan, Baik!”. Pernyataan sikap bukan dari judul infografis namun dari judul kajiannya, yaitu “4 Hal Mengapa Kita Harus Menolak RUU P-KS”. Empat alasan yang dimaksud yaitu mendiskreditkan agama, bertentangan dengan sila ke-2 Pancasila, definisi ‘kekerasan seksual’ yang menimbulkan banyak masalah, dan perubahan norma ke arah yang lebih buruk (Selengkapnya: http://bit.ly/4AlasanTolakRUUPKS). Empat alasan ini sudah dipastikan bahwa sikap LDK Salim UNJ adalah menolak RUU PKS.

Selengkapnya dapat diakses dengan meng-klik link berikut: http://bit.ly/PolemikRUUPKS