PISAH JALAN JOKOWI-MEGA?
Oleh: K.A
Perang Dingin Jokowi - Megawati ?
Dalam konteks
"perang dingin" istilah tersebut mungkin digunakan secara kiasan atau
metafora untuk menggambarkan hubungan politik yang tegang atau ketegangan
antara para tokoh politik. Ini bukan istilah resmi dalam politik, tetapi lebih
merupakan ungkapan yang digunakan oleh media atau pengamat politik untuk
menggambarkan dinamika hubungan antara keduanya. Dalam konteks ini,
"perang dingin" dapat mencerminkan perbedaan pandangan atau
perselisihan di antara mereka dalam berbagai isu politik atau kebijakan tertentu.
Mungkin ada ketegangan atau pertentangan politik yang muncul dalam hubungan
mereka, meskipun tidak mencapai tingkat konflik terbuka. Tetapi ini adalah
istilah yang relatif subjektif dan mungkin diartikan berbeda oleh berbagai
pihak. Penting untuk diingat bahwa politik adalah bidang yang kompleks, dan
hubungan antara tokoh politik dapat bervariasi seiring waktu. Perkembangan
hubungan antara Jokowi dan Megawati mungkin berbeda dalam konteks waktu
tertentu, dan istilah "perang dingin" hanya mencoba menggambarkan
situasi atau dinamika tertentu dalam hubungan politik mereka.
1. Megawati Kerap Rendahkan Jokowi
Ketua Umum PDIP
Megawati Soekarnoputri berbicara soal penyebutan petugas partai kepada semua
kadernya baik yang bertugas di legislatif maupun eksekutif, termasuk Presiden
Joko Widodo (Jokowi). Megawati menegaskan, aturan di PDIP setiap kader disebut
petugas partai.
"Lah, orang
aturannya partai saya (sebutan petugas partai), partai lain enggak pernah saya
ini, itu," ujar Megawati dalam Acara Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
(BPIP) di Jakarta Selatan, Senin (21/8/2023).
Selanjutnya pidato
Megawati Soekarnoputri di HUT ke-50 PDIP dianggap merendahkan martabat Presiden
Joko Widodo. Pasalnya Megawati sempat mengasihani Jokowi yang dianggap tidak
akan jadi apa-apa kalau bukan karena PDI Perjuangan.
"Pak Jokowi
iku yo ngono lho mentang-mentang. Lho iya padahal Pak Jokowi kalau nggak ada
PDIP juga aduh kasihan dah," ujar Megawati dalam pidato perayaan HUT ke-50
PDIP di JIExpo, Jakarta, Selasa (10/1/2023).
2. Megawati Tolak Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Wacana penundaan
pemilu juga sempat digulirkan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Lantas didukung oleh Ketua Umum Partai
Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli
Hasan.
"Siapa pun
boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa
jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas
aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan
taat pada konstitusi," kata Jokowi.
Peneliti Indikator
Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, ketidaktegasan Jokowi seolah
menguatkan dugaan sejumlah pihak bahwa wacana penundaan pemilu dan perpanjangan
masa jabatan presiden berasal dari lingkaran Istana. Pernyataan Jokowi yang
menyebut bakal tunduk dan patuh pada konstitusi, kata dia, juga tak bisa
diartikan bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu menolak wacana penundaan pemilu
dan penambahan masa jabatan presiden. Sebab, pasal dalam UUD 1945 yang mengatur
penyelenggaraan pemilu dan masa jabatan presiden bisa saja diubah melalui
amandemen.
Presiden ke-5 RI,
Megawati Soekarnoputri, menyebut, Pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan. Dia
menegaskan menolak gagasan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan
presiden tiga periode. Berbagai wacana yang bisa mengganggu pelaksanaan pesta
demokrasi harus secara tegas ditolak. Dia juga mengingatkan bahwa sistem
demokrasi, termasuk aturan mengenai masa jabatan presiden selama dua periode,
merupakan kesepakatan bersama. Hal itu juga telah dituangkan ke dalam
konstitusi.
"Memang negara
ini punya nenek moyangnya. Perpanjangan jabatan presiden itu inkonstitusional,
bertentangan dengan roh reformasi," kata Megawati
3. Beda Sikap Mega-Jokowi soal Piala Dunia U-20
Indonesia gagal
menjadi tuan rumah putaran final Piala Dunia U-20 setelah gelombang penolakan
kehadiran Timnas Israel U-20 menguat. Penolakan datang termasuk juga dari
sejumlah kelompok, kepala daerah, hingga partai politik yang notabene bagian
dari koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Presiden Jokowi
padahal sudah tegas meminta olahraga tak dikaitkan dengan politik karena FIFA
memiliki aturan sendiri atas negara-negara yang berpartisipasi dalam putaran
final Piala Dunia U-20.
"Jadi jangan
mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik," kata Jokowi dalam
pernyataan resminya di Istana, Jakarta, Selasa (28/3).
Dia pun mengutus
Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk melobi langsung FIFA melalui presidennya,
Gianni Infantino. Namun, hasil buruk tetap didapat. FIFA memutuskan membatalkan
Indonesia jadi tuan rumah karena perkembangan situasi terkini (current
circumstances) tanpa menyebut persis alasannya.
Jokowi akhirnya
menyatakan kekecewaan dan kesedihannya atas keputusan FIFA membatalkan
penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia. Ia ingin momentum
'kegagalan' itu menjadi pembelajaran penting untuk sepak bola Indonesia pada
masa yang akan datang.
"Saya tahu
keputusan [FIFA] ini membuat banyak masyarakat kecewa. Saya pun sama juga
merasakan hal itu. Kecewa dan sedih." kata Jokowi dalam pernyataan resminya,
Kamis (30/3).
Ketua Umum PDIP
Megawati Soekarnoputri menjelaskan alasan dirinya mengeluarkan kebijakan
menolak Timnas Israel berlaga di Piala Dunia U20 saat Indonesia sebagai tuan
rumah.Megawati menegaskan PDIP tidak menolak laga Piala Dunia U20 digelar di
Indonesia, namun saat Timnas Israel masuk dalam grup, ada pertimbangan
konstitusi negara yang harus dipikirkan.
"Kita untuk
main bolanya setuju banget, ,anak-anak muda harusnya ngerti toh sejarah
negerimu. Ada yang harus dipikirkan, itu konstitusi kita loh" ujar
Megawati di DPP PDIP, Minggu (30/4/2023).
4. Megawati Tak Libatkan Jokowi di Pilpres
Isu keretakan
hubungan Jokowi dan Megawati diberitakan oleh media Singapura The Straits
Times. Berita tersebut terbit pada Kamis, 1 Juni 2023 dalam artikel berjudul,
yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia artinya “Hubungan antara dua
pemimpin paling berpengaruh di partai yang berkuasa di Indonesia memburuk”
Keretakan ini
dilaporkan terjadi gegara deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari
PDI Perjuangan pada 21 April 2023. Deklarasi diumumkan langsung Megawati dan
dihadiri Jokowi.
Sumber The Straits
Times yang menolak disebut namanya menyatakan, Jokowi sangat kecewa karena
tidak dilibatkan Megawati dalam keputusan memilih Ganjar sebagai capres.
Bahkan Jokowi
sangat terkejut dan tidak menyangka deklarasi pencapresan Ganjar dilakukan pada
21 April. Untuk diketahui, pada saat itu, Jokowi sedang berlibur bersama
keluarganya di Solo. Jokowi pun harus terbang ke Batu Tulis, Bogor untuk hadir
dalam deklarasi Ganjar Pranowo.
Sumber The Straits
Times lainnya yang menolak disebut namanya mengungkapkan, Jokowi juga marah
dengan Megawati gegara menolak dua nama yang disodorkan untuk mendampingi
Ganjar sebagai capres. Dua cawapres yang disodorkan Jokowi adalah Menparekraf
Sandiaga Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir. Mereka adalah dua sosok yang juga
berjasa bagi Jokowi dan keluarganya.
5. Pengamat Jokowi Lebih Nyaman ke Golkar
Pengamat politik
Jerry Massie menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih nyaman dengan Golkar
dibanding PDIP. Buktinya, kata Direktur Eksekutif Political and Public Policy
Studies (P3S) itu Ketum Golkar Airlangga Hartarto diberikannya peran strategis
saat Jokowi menjalankan roda pemerintahannya. Selanjutnya selain itu, sudah
menjadi rahasia umum bahwa Luhut Binsar Pandjaitan adalah sosok yang begitu
dipercaya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini jelas terlihat dalam
banyaknya tugas dan posisi yang diberikan RI-1 kepada Luhut. Dalam rapat kerja
dengan Banggar DPR pada 9 Juni 2022, Luhut menyebut terdapat 27 penugasan
khusus yang diberikan Presiden Jokowi terhadap dirinya.
Sebenarnya, banyak
pihak menilai bahwa Jokowi dan Megawati tidaklah sejalan dalam banyak hal –
khususnya soal tindakan-tindakan politik yang diambil oleh satu sama lain.
Sejak terpilih sebagai presiden, Jokowi dinilai menempatkan Luhut Binsar
Pandjaitan di kabinet untuk berperan sebagai ‘penjaga gerbang’ terhadap
pengaruh-pengaruh lain, termasuk pengaruh dari Megawati dan PDIP.
6. Megawati Sindir Kader yang Tak Loyal?
Ketua Umum PDIP
Megawati Soekarnoputri menyampaikan pesan penting tepat ketika Mahkamah
Konstitusi (MK) memutus perkara uji materi terkait batas usia minimal
capres/cawapres. Megawati mengingatkan para kader banteng untuk patuh dan loyal
kepada partai.
Pesan penting itu
disampaikan Megawati persis ketika MK memutuskan mengabulkan uji materiil Pasal
169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal capres dan cawapres. Putusan
ini menandai babak baru Pilpres 2024 karena membuka peluang putra sulung
Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, untuk bertanding dalam
kontestasi tahun depan.
MK mengabulkan
gugatan yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A.
Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun
atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun
kabupaten/kota. Gugatan tersebut pun akhirnya dikabulkan oleh MK kemarin.
“ Kalau sudah
menjadi anggota partai, jangan melirik-lirik lagi untuk pindah partai. Itu
tidak ada dedikasi of life-nya. Nah, dengan demikian, kita benar-benar menjadi
pejuang partai," ujar Mega dalam pidatonya di acara peresmian dan
penandatanganan prasasti Soekarno yang ditayangkan secara daring, Senin
(16/10/2023).
7. PDIP Tak Undang Gibran ke Konsol Kepala Daerah Se-Jateng
Wali Kota Solo
Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak diundang DPD PDIP Jawa Tengah dalam
konsolidasi kepala daerah kader PDIP di Hotel Padma Semarang pada Selasa
(15/8/2023) malam. Lantaran tidak diundang, Gibran pilih menghadiri malam grand
final pemilihan Putra Putri Solo 2023 di Lokananta, Solo.
Rapat yang dihadiri
kepala daerah kader PDIP di Jawa Tengah itu bertajuk ‘Konsolidasi Pikir Kepala
Daerah Kader partai dalam Menghadapi Situasi Saat ini dan Menuju Pemilu 2024’.
Gibran menduga kepala daerah yang diundang dalam konsolidasi itu merupakan
kader yang tergolong senior. Sedangkan dirinya merupakan anak yang masih kecil.
“Oh yo wis (kalau
kepala daerah pada datang). Ya ndak apa-apa (tidak diundang). Mungkin yang
diundang yang senior-senior, yang ingusan tidak diundang. Nunggu arahan saja,”
ucap dia.
Gibran pun
memastikan akan hadir jika dirinya menerima undangan konsolidasi kader yang
diselenggarakan DPD PDIP Jateng. Meskipun tidak diundang, ia mengaku tidak
kecewa karena menyadari bahwa dirinya bukan kader senior.
8. Pidato Puan dan Pernyataan Jokowi Perkuat Indikasi Pisah Jalan Jokowi - PDIP
Ketua DPP PDI
Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dalam pidatonya menyebut banyak kawannya kini
berubah menjadi lawan jelang Pilpres 2024. Hal itu dikatakan Puan di depan
ribuan orang yang menghadiri Konsolidasi Relawan Ganjar Pranowo-Mahfud MD
se-Jawa Timur, di Grand City, Surabaya, Sabtu (21/10)
Ketua DPR RI ini
juga mengungkap kegamangannya, ia sempat berpikir, kubu rival terlihat lebih
punya banyak dukungan dibanding pihak PDIP dan koalisinya.
"Kok di
sebelah sana sepertinya lebih banyak partai yang mendukung, kok di sebelah sana
setiap pertemuan selalu ramai. Sebagai manusia kadang berpikir, apakah kemudian
kita tidak didukung kekuasaan, kita akan menang?" ucapnya.
Puan kemudian
mengatakan pikiran-pikiran yang berkecamuk di kepalanya itu adalah hal wajar
dan lazim dialami. Sebab manusia adalah makhluk yang tidak sempurna.
"Tapi kalau
kita renungkan dengan baik-baik, saya selalu mengatakan hati boleh panas tapi
pikiran harus jernih," ucap dia.
Putri Megawati
Soekarnoputri ini pun mengajak ribuan relawan yang hadir bersama-sama membulatkan
tekad, menguatkan hati untuk memenangkan Ganjar-Mahfud.
Sementara itu
Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), dicalonkan
sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024 . Jokowi menyebut sebagai orang tua
hanya mendoakan dan merestui.
"Orang tua
tugasnya hanya mendoakan dan merestui. Keputusan semuanya karena sudah dewasa.
Jadi jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak
kita," kata Jokowi pada Hari Santri di Surabaya, Jawa Timur, Minggu
(22/10/2023).
9. Jokowi dan Dendam Politik kepada Mega?
Politisi senior PDI
Perjuangan (PDIP) Panda Nababan mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo
(Jokowi) memiliki tabiat menyimpan dendam terhadap seseorang yang membuatnya
tidak senang.
"Jokowi ini
kelakuannya jelek. Dia bisa membuat gerakan yang kita enggak menduga semacam
satu untuk membalaskan," kata Panda dalam tayang kanal YouTube Total
Politik, dikutip Rabu (26/4/23).
Ia pun memberikan
salah satu contoh perilaku buruk Presiden RI ke-7 tersebut. Jokowi disebut
pernah menunjukan sikap buruknya terhadap mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Ekonom senior Rizal Ramli mengomentari politikus senior PDIP Panda Nababan yang
mengungkap kisah balas dendam Jokowi ke Gatot Nurmantyo.
“Ternyata Mas
Jokowi pendendam berat. Lewat deh Pak Harto. Dendam personal doang, bukan
ideologis, cincay amat,” kata Rizal Ramli
Apakah Dinamika
Politik yang terjadi belakangan ini antara Jokowi dan Megawati karena beberapa
hal di atas?
REFERENSI
';;'.
(2019, March 9). ';;' - YouTube. Retrieved October 22, 2023, from
https://www.liputan6.com/regional/read/5371690/pdip-kumpulkan-kepala-daerah-kader-se-jateng-gibran-tak-diundang?page=2
Jelang Pilpres 2024, Panda
Nababan Ungkap Sifat Balas Dendam Tersembunyi dalam Diri Presiden Jokowi. (2023, April 26). Warta Ekonomi. Retrieved October 22, 2023, from
https://wartaekonomi.co.id/read495220/jelang-pilpres-2024-panda-nababan-ungkap-sifat-balas-dendam-tersembunyi-dalam-diri-presiden-jokowi?page=1
Megawati Marah Soal Wacana
Perpanjangan Masa Jabatan Presiden. (2022, February
28). Inilah.com. Retrieved October 22, 2023, from
https://www.inilah.com/megawati-marah-soal-wacana-perpanjangan-masa-jabatan-presiden
Megawati: Pak Jokowi Kalau
Enggak Ada PDIP, Duh Kasihan Dah. (2023, January 10).
CNN Indonesia. Retrieved October 22, 2023, from
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230110134012-32-898415/megawati-pak-jokowi-kalau-enggak-ada-pdip-duh-kasihan-dah
Periode Kedua, Jokowi Lebih
Nyaman Dengan Golkar. (2021, August 6). Politik.
Retrieved October 22, 2023, from
https://politik.rmol.id/read/2021/08/06/499547/periode-kedua-jokowi-lebih-nyaman-dengan-golkar
Projo, Genderang Perang
Jokowi-Megawati? (2023, October 16).
PinterPolitik.com. Retrieved October 22, 2023, from
https://www.pinterpolitik.com/in-depth/projo-genderang-perang-jokowi-megawati/
Putusan MK Berpotensi Buat
Konflik Jokowi vs Mega Makin Terbuka. (2023, October
16). Media Indonesia. Retrieved October 22, 2023, from
https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/621622/putusan-mk-berpotensi-buat-konflik-jokowi-vs-mega-makin-terbuka
Sebut Jokowi Petugas Partai,
Megawati: Itu Aturan di Partai Saya. (2023, August
22). BeritaSatu.com. Retrieved October 22, 2023, from
https://www.beritasatu.com/nasional/1063120/sebut-jokowi-petugas-partai-megawati-itu-aturan-di-partai-saya
Soal Jokowi Disebut Petugas
Partai, Ini Jawaban Megawati. (2023, October 1).
Republika. Retrieved October 22, 2023, from
https://news.republika.co.id/berita/s1uo8f330/soal-jokowi-disebut-petugas-partai-ini-jawaban-megawati
Tidak ada komentar: