Sengkarut dan Masa Lalu Politik Identitas Anies

Fadylah Annisa, Ade, Khaedar Ali

Politik Identitas Anies di Jakarta ?

“Bapak Politik Identitas” telah menjadi sebuah narasi yang melekat kuat pada Anies Baswedan sejak pilkada DKI pada tahun 2017 lalu. Politik identitas sendiri memang telah ada jauh sebelum isu Anies beredar, tetapi identitas yang marak digunakan adalah ras atau suku. Lalu pada 2017, Politik Identitas agama mulai marak terjadi dimana masih teringat jelas di pikiran kita saat itu menjelang Pilkada DKI 2017, terjadi dugaan penistaan agama oleh calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Ahok yang berasal dari kalangan non-muslim. Perbedaan agama dari pasangan calon dengan ditambahnya dugaan penistaan agama membuat isu agama pada saat itu menjadi sorotan. Front Pembela Islam (FPI) yang menolak Ahok dengan turun aksi pada 2017 lalu, memiliki kedekatan dengan Anies Baswedan yang mendatangi markasnya di Petamburan saat demo 212 berlangsung juga berhasil menguatkan isu politik identitasnya. Setelah kemenangannya dalam Pilkada 2017, isu politik identitas Anies terus di orkestrasi seperti dengan kebijakan Anies dalam menutup Alexis yang dimiliki oleh non-muslim dengan fakta bahwa Alexis memperdagangkan manusia dan menjadi tempat prostitusi. Menjelang Pilpres 2024, framing Anies dalam melakukan politik identitas agama masih terus berlanjut.

 

Anies Baswedan menyatakan bahwa dirinya tak pernah menggunakan politik identitas selama lima tahun menjadi gubernur DKI 2017-2022. Politik identitas Anies Baswedan tampaknya tak sejalan dengan rapor toleransi Anies selama menjadi Gubernur DKI. Indeks Kota Toleran DKI Jakarta pada tahun 2017 membaik dari peringkat 94 turun ke 40 pada 2021.Selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Setara Institute mencatat peringkat IKT Jakarta mengalami perbaikan. Dari 94 pada 2017 menjadi 92 pada 2018, 82 pada 2020, dan 40 pada 2021. Peringkat ke-40 ini sekaligus posisi tertinggi Jakarta sejak IKT pertama kali dirilis. Selama Jadi Gubernur DKI, Anies telah menerbitkan 21 Izin Pembangunan Gereja, 11 Izin Pembangunan Masjid, 2 Izin Pembangunan Vihara.

 

"Saya pakai pengalaman saja, ketika Pilkada 2017 di Jakarta semua label itu ditempelkan. Tapi saya sampaikan kami tidak akan menjawab itu semua dengan lisan, karena seluruh pelabelan itu untuk menciptakan persepsi," kata Anies.

 

"Saya pilih cara tunjukkan kenyataan, bukan pernyataan. Saya sudah berjalan 5 tahun apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan menemukan pembuktiannya," ujar Anies.

 

Anies dalam Pusaran Formula E

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan terkait kabar mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Formula E. KPK menegaskan kabar tersebut tidak benar. Kabar Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan kasus dugaan korupsi Formula E masih tahap penyelidikan. Oleh sebab itu, belum ada tersangka di kasus tersebut.

 

Pernyataan Anies sebagai tersangka di KPK awalnya disampaikan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Langkah ini bahkan sempat dituding sebagai upaya untuk menjegal Anies dalam Pilpres 2024.

 

Denny mengungkapkan bahwa KPK telah 19 kali mengekspos kasus Formula E Jakarta dan dugaan keterlibatan Anies Baswedan. Dia bahkan menyebut semua komisioner KPK telah sepakat untuk segera menetapkan Anies sebagai tersangka.

 

Wakil ketua KPK Nurul Ghufron membantah telah menetapkan tersangka dalam kasus Formula E. Ghufron mengaku KPK tidak akan menanggapi pernyataan yang bersifat asumsi belaka. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan masih terus mengusut dugaan rasuah pelaksanaan Formula E 2022 di DKI Jakarta. Penanganan kasus ini masih dalam tahap penyelidikan.

 

Pengusutan kasus ini bermula dari laporan masyarakat. Pada September 2021, Kelompok Forum Masyarakat untuk Keadilan melaporkan Anies Baswedan ke KPK atas kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Mereka menilai penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut tidak masuk akal karena Pemprov DKI tetap membayarkan biaya komitmen (commitment fee) kepada penyelenggara di tengah situasi pandemi Covid-19. KPK pun menindaklanjuti laporan tersebut.

 

Pemprov DKI Jakarta, PT Jakarta Propertindo (Jakpro), dan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta telah menyerahkan dokumen penyelenggaraan Formula E setebal 600 halaman ke KPK pada 9 November 2021.

 

Mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto pemerintah pusat hanya memberikan rekomendasi berdasarkan surat yang diterima dari Anies Baswedan pada Agustus 2019. Namun, Gatot mengatakan, pemerintah pusat tidak membantu soal anggaran penyelenggaraan Formula E di Jakarta.

 

Meskipun penyelenggaraannya balap mobil tersebut tengah diselidiki KPK, proses pengerjaan proyek Formula E juga tetap berjalan. Presiden Joko Widodo bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meninjau pembangunan sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara.

 

Menurut Anies, dari keseluruhan audit itu, BPK tidak menemukan masalah. Karena kalau ada penyimpangan yang merugikan negara, ujar Anies, pasti kelihatan. “Jadi sebetulnya, ramainya KPK ini yang paling tersinggung itu BPK. Lha mereka sudah mengaudit tiga kali dan WTP terus,” ucap Anies dalam acara yang diikuti sekitar 50 pemimpin redaksi media massa, wartawan senior dan kolomnis senior itu.

 

Program Gagal DP 0% Era Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki janji menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat Jakarta, yakni rumah DP 0 persen. Anies menargetkan untuk membangun 232.214 unit. Namun, di akhir masa jabatannya, ia hanya berhasil membangun 2.322 unit hunian DP Rp 0 persen.

 

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike mengatakan bahwa program kerja ini gagal. Menurutnya, program ini tidak akan mungkin terwujud. Pasalnya, sebelum pandemi, Anies hanya mampu membangun 780 unit. Untuk diketahui, rincian hunian DP Rp 0 persen yang telah dibangun adalah 780 unit di Menara Samawa Pondok Kelapa, 38 unit di Bandar Kemayoran, selanjutnya 166 unit di Sentraland Cengkareng, 480 unit di Menara Nuansa Pondok Kelapa, dan 868 unit di Menara Kanaya Nuansa Cilangkap.

 

Hasil survei Populi Center menunjukkan ada 12 program kerja Anies Baswedan yang dinilai buruk oleh warga Jakarta selama Anies memimpin Ibu Kota. Hasil tersebut diketahui dari jawaban responden atas pertanyaan penilaian terhadap program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama masa kepemimpinan Anies.

 

Adapun 12 program itu yakni penanganan banjir dengan tingkat kepuasan 58,7 persen, pembangunan tanggul pengaman pantai 57,7 persen, penambahan delapan lokasi pembangunan rusun 57,1 persen, dan pembangunan Taman Benyamin Sueb 55,8 persen. Kemudian, naturalisasi sungai 55 persen, penataan PKL Tanah Abang 55 persen, peningkatan fasilitas kepelabuhan 53,9 persen, sumur resapan 53,2 persen, JakPreneur atau OK-OCE 45,5 persen, reklamasi Pantai Utara Jakarta 42,7 persen, serta pelaksanaan Formula E 42,7 persen. Untuk program rumah DP 0 sebesar 33,3 persen.

 

Sementara menurut Survei Populi Center, 15 program Era Anies yang mendapatkan penilaian positif atau baik dari responden dengan tingkat kepuasan di atas 60 persen. 15 program itu yakni Taman Maju Bersama (RPTRA), penerangan jalan, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus, pengelolaan sampah, pemeliharaan jalan, JakLingko, program air bersih, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Kemudian, pembangunan dan pengoperasian LRT, pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM), penataan kampung kota, revitalisasi bangunan atau sekolah rendah emisi, program pariwisata, serta pembangunan intermediate treatment facility (ITF) di Sunter.

REFERENSI

Anies: Apakah Ada Bukti Kami di Jakarta Gunakan Politik Identitas? (2023, February 14). KOMPAS.tv. Retrieved November 14, 2023, from https://www.kompas.tv/nasional/378561/anies-apakah-ada-bukti-kami-di-jakarta-guna kan-politik-identitas

Cek Data: Bagaimana Rapor Toleransi Anies Selama Memimpin Jakarta? Halaman all - Cek Data Katadata.co.id. (2023, September 11). Katadata. Retrieved November 14, 2023, from https://katadata.co.id/ariayudhistira/cek-data/64fe9077f09ac/cek-data-bagaimana-rap or-toleransi-anies-selama-memimpin-jakarta?page=all

Soal Kasus Formula E di KPK, Anies Baswedan: Yang Tersinggung Mestinya BPK. (2023, March 18). Nasional. Retrieved November 14, 2023, from https://nasional.tempo.co/read/1704132/soal-kasus-formula-e-di-kpk-anies-basweda n-yang-tersinggung-mestinya-bpk

Kompas.com, "Pendalaman KPK pada Dugaan Korupsi FormulaE",https://nasional.kompas.com/read/2022/04/27/07243231/pendalaman-kpk-pada-d ugaan-korupsi-formula-e?page=all. detikSulsel, “Kabar Anies Baswedan Segera Tersangka KasusFormula E" https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6785820/jawaban-kpk-soal-kabar-anies[1]baswedan-segera-tersangka-kasus-formula-e.

"Jejak Kasus Formula E di KPK hingga Anies BaswedanDipanggil" https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220906121420-12-843923/jejak-kasus-formula-e[1]di-kpk-hingga-anies-baswedan-dipanggil