Prabowo: Mimpi Buruk HAM dan Etika Politik Indonesia

 

Nalendra, Rizki, Khaedar

 

Hasil DKP Prabowo Terbukti Bersalah dalam Kasus Penculikan Aktivis 97/98

Bertahun-tahun Prabowo Subianto kerap dikaitkan dengan peristiwa pelanggaran HAM berat pada tahun 1998 dengan tragedi penculikan aktivis yang pada masa itu menentang kekuasaan Soeharto. Perlu diketahui pada masa itu Prabowo Subianto menjabat sebagai Letnan Jenderal Pangkostrad, kala itu ia dikeluarkan dari institusi ABRI karena dianggap bertanggung jawab pada kasus penculikan bersama Tim Mawar, Tim Mawar adalah Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat yang saat itu dikomandoi oleh Prabowo. Mereka diduga menjadi dalang operasi penculikan puluhan aktivis menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998.

 

Tindakan Prabowo Subianto yang menculik aktivis prodemokrasi dan sering mengendalikan pasukan tanpa izin atasan ternyata membuat gerah Dewan Kehormatan Perwira. Dalam surat keputusan bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP yang diterbitkan Dewan Kehormatan Perwira pada 21 Agustus 1998, Prabowo dicap sebagai orang yang mencoreng noda di satuan militer dan negara. Surat rekomendasi pemecatan Prabowo diteken Ketua Dewan Kehormatan Perwira, Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo, dan enam anggota berpangkat letnan jenderal, yaitu Djamari Chaniago, Fachrul, Yusuf Kartanegara, Agum Gumelar, Arie J. Kumaat, serta Susilo Bambang Yudhoyono.

 

"Tindakan-tindakan tersebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI AD, ABRI (sekarang TNI), bangsa dan negara," ujar DKP dalam surat keputusan tersebut.

 

Wiranto menjelaskan, kasus penculikan aktivis ini terjadi pada bulan Desember 1997-Maret 1998. Saat itu, kata Wiranto, Panglima ABRI masih dijabat Feisal Tanjung. Dia sempat bertanya kepada Feisal apakah dirinya pernah memberikan perintah melakukan penculikan terhadap aktivis dan melakukan tindakan yang represif. Ketika itu, sebut Wiranto, Feisal menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan perintah seperti itu. Menurut Wiranto, setelah dirinya menggantikan Feisal, perintah ABRI dijalankan dengan cara persuasif, dialogis, dan komunikatif. Cara kekerasan, lanjutnya, hanya bisa dilakukan dalam keadaan terpaksa dan atas perintah Panglima ABRI.

 

"Tidak ada kebijakan dari pimpinan TNI yang ekstrem waktu itu untuk memerintahkan penculikan. Saat saya tanyakan, ke mana dan kenapa melakukan itu, saya yakin bahwa itu dilakukan atas inisiatif sendiri, atas analisis keadaan yang berlaku saat itu. Hasil analisis pribadi, bukan perintah Pangab atau atasan beliau," kata Wiranto.

 

Wiranto mengaku perlu membuka hal ini lantaran banyak pembenaran yang terjadi atas peristiwa penculikan aktivis itu. Dia pun menegaskan, dirinya tidak terlibat dalam penculikan yang dilakukan Prabowo. Saat menjabat Panglima ABRI, Wiranto mengaku justru berusaha mengusut peristiwa kelam itu. Berdasarkan catatan Kontras, sebanyak 23 orang aktivis dihilangkan ketika itu. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan, dan 13 orang lainnya masih hilang hingga kini. Dari sembilan orang yang dilepaskan itu, ada yang bergabung bersama Prabowo ke Partai Gerindra, yakni Desmond Junaidi Mahesa dan Pius Lustrilanang. Atas peristiwa itu, TNI membentuk Dewan Kehormatan Perwira yang diketuai Kepala Staf Angkatan Darat saat itu, Jenderal (Purn) Subagyo HS. Hasil penyelidikan DKP, Prabowo dinyatakan bersalah lantaran tidak menaati perintah komando. Prabowo pun diberhentikan dari keprajuritan atas kasus ini.

 

Nyatanya sampai saat ini puluhan mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang tergabung dalam Forum Rakyat Demokratik (FRD) untuk Keadilan Korban Penghilangan Paksa masih terus berjuang mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Menurut mereka, Prabowo Subianto termasuk salah satu yang harus dimintai pertanggungjawabannya.

 

Beberapa aktivis dipenjara dan sebagian lainnya hilang pada 1997-1998. Menurut catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI), ada 13 orang yang belum kembali hingga hari ini. Empat diantaranya adalah para aktivis PRD yakni Wiji Tukul, Bima Petrus, Herman Hendrawan dan Suyat. Seorang aktivis lainnya yang dikenal dengan nama Gilang ditemukan meninggal dunia di sebuah hutan di Magetan pada 23 Mei 1998.

 

Dengan lantang Petrus menyatakan bahwa sosok Prabowo Subianto-lah yang harus bertanggung jawab atas kasus penculikan tersebut. Prabowo yang kala itu berpangkat Letnan Jenderal Pangkostrad dikeluarkan oleh institusi ABRI karena bertanggung jawab pada kasus penculikan bersama Tim Mawar, sebuah tim kecil yang dibentuk Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Menurut Petrus, sampai saat ini Prabowo belum pernah diadili walaupun dinyatakan bersalah. Dalam kesempatan yang sama, mantan aktivis Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Lilik Hastuti, mengungkapkan bahwa keliru jika banyak yang menganggap bahwa para aktivis hanya memunculkan isu pelanggaran HAM ini setiap lima tahun sekali. Menurutnya, ia dan teman-teman sesama aktivis selalu berjuang untuk mengungkap kasus penghilangan paksa tersebut, termasuk mencari empat rekannya yang sampai detik ini belum diketahui nasibnya.

 

“Saya cuma ingin bilang bahwa suara kami tidak pernah berubah, kami melawan penjahat HAM Prabowo, tentu saja sebagai orang pertama, karena dia adalah komandan Kopassus, orang yang paling bertanggung jawab atas peristiwa itu, yang tidak pernah diadili, dinyatakan bersalah tapi tidak pernah diadili. Tentu sebenarnya bukan hanya Prabowo, tapi juga seluruh penjahat HAM yang lain, itu adalah bagian dari musuh kami,” ungkap Lilik.

 

Isu Dinasti “Prabowo : Biarkan Dinasti Jokowi Berbakti”

Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto menjawab soal isu dinasti politik yang kerap dikaitkan dengan pasangan calon wakil presidennya, Gibran Rakabuming Raka. Menurut dia, pada dasarnya politik di Indonesia tidak bisa terlepas dari dinasti atau faktor keturunan. "Oh dinasti, semua dinasti Bung," kata Prabowo seusai Rapat Pimpinan Nasional Partai Gerindra di The Darmawangsa Jakarta, Senin, (23/10/2023).

 

Prabowo bilang penafsiran terkait dinasti politik itu sangat tergantung perspektif. Masyarakat, kata dia, dapat memilih untuk melihat fenomena itu dari sudut pandang positif atau negatif. "Kita jangan cari yang negatif lah, cari yang positif, orang mau berbakti apa salahnya," kata dia.

 

Sebelumnya, penunjukkan Gibran sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo dianggap sebagai upaya Presiden Joko Widodo membangun dinasti politik. Selain Gibran, sejumlah anak Jokowi juga menduduki jabatan mentereng, seperti Kaesang Pangarep yang didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia dan Bobby Nasution-menantu Jokowi-yang menjadi Wali Kota Medan.

 

Menurut Prabowo Subianto, dinasti politik tak bisa terlepas dari politik Indonesia, bahkan dirinya sendiri. Dia mengakui bahwa dirinya merupakan anak dari Soemitro Djojohadikusumo, ekonom Indonesia yang sempat menduduki sejumlah jabatan menteri era Orde Lama maupun Orde Baru.

 

Prabowo juga mengakui bahwa kakeknya, Margono Djojohadikusumo adalah kalangan elite politik di Indonesia. Margono sempat ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara semasa Presiden Soekarno dan menjadi pencetus berdirinya BNI. "Saya juga dinasti," ujar dia.

 

Namun, Prabowo menilai keluarganya merupakan dinasti yang ingin berkorban untuk Indonesia. Dia menceritakan pamannya gugur saat membela RI. "Kita dinasti merah putih, kita dinasti patriot, kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat,"

 

Prabowo mengatakan tak ada salahnya apabila Presiden Jokowi ingin membangun dinasti politik. Menurut dia, Jokowi akan membangun dinasti yang ingin berbakti untuk Indonesia. "Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat kenapa, salahnya apa? Jadi berpikir yang baik, berpikir positif," kata dia.

 

Prabowo menyebut bahwa dinasti politik hal biasa. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengaku selalu bangga mengatakan bahwa ia adalah putra dari Sumitro Djojohadikusumo, ekonom dan politikus Indonesia. Prabowo juga bangga pada kakeknya, Margono Djojohadikusumo, sosok pendiri Bank Negara Indonesia.

 

Menteri Pertahanan tersebut justru berterima kasih ke ayah dan kakeknya yang telah mendidik dia untuk berbakti kepada bangsa. Meski terlahir dari keluarga yang punya jabatan, klaim Prabowo, dirinya punya kontribusi tersendiri buat negara. “Saya sekarang bersama dengan Mas Gibran, anak muda, ada yang mengatakan dinasti politik. Dinasti di politik dan di semua bidang kehidupan ya dinasti itu biasa,” ujarnya.

 

Gagalnya Proyek Lumbung Pangan Nasional ala Prabowo

Proyek food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek senilai Rp 1,5 triliun itu masuk salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022. Food estate merupakan program pemerintah yang memiliki konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di suatu kawasan.

 

Greenpeace Indonesia menemukan kegagalan dalam proyek lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah, termasuk di hutan, lahan gambut, dan wilayah adat. Salah satu kegagalan terkait proyek ini adalah penanaman singkong di Kabupaten Gunung Mas, yang dikelola oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Meskipun luas lahan yang disiapkan untuk singkong mencapai 31.719 hektar, Greenpeace menemukan bahwa setengah dari lahan tersebut telah digunakan untuk berbagai izin penggunaan pribadi dan fasilitas umum.

 

Lahan food estate ini mencakup permukiman di beberapa desa, seperti Desa Tampelas, Tewai Baru, Sepang Kota, dan Pematang Limau. Pembukaan lahan singkong pada November 2020 oleh Kementerian Pertahanan, yang dipimpin oleh Prabowo, dilakukan tanpa penilaian lingkungan, menurut laporan Greenpeace. Hal ini menimbulkan gesekan antara pemerintah dan masyarakat adat Dayak.

 

Proyek food estate serupa juga ditemukan di empat provinsi lainnya, yaitu Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Anggaran awal proyek lumbung pangan sebesar Rp 1,9 triliun pada 2020-2021 meningkat menjadi Rp 4,1 triliun pada 2022. Keseluruhan, temuan Greenpeace menggambarkan tantangan dan kontroversi yang melibatkan proyek food estate ini, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.

 

Banyak pihak menilai proyek food estate gagal. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut proyek food estate di Kalimantan yang membabat jutaan hektare hutan telah gagal.

 

"Food estate, di mana ada jutaan hektar di babat, terus gagal. Padahal sudah habis. Nah, ini mau gimana? Sedangkan Kalimantan adalah paru-paru dunia," kata AHY di acara Fisipol Leadership Forum, UGM, Sleman, Kamis (20/7).

 

Kritik juga disampaikan oleh PDIP lewat Sekretaris Jenderal PDIP Hasto yang melihat proyek Food Estate kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tidak menghasilkan.

 

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto Kristiyanto di Bogor.

 

Juru bicara bakal calon Presiden koalisi Perubahan Anies Baswedan, Surya Tjandra menilai pemerintah gagal mengeksekusi proyek food estate meski telah mengorbankan hutan yang harus dibabat demi membuka lahan. Surya Tjandra mengatakan ada masalah lain selain kegagalan proyek food estate yaitu kemana kayu hasil pembabatan hutan yang telah dilakukan untuk membuka lahan food estate.

 

"Semua dari hutan yang food estate-nya ini kan ambilnya dari hutan. Hutan dikeluarkan kemudian diratakan dan bisa ditanam saat itu. Masalahnya kayunya ke mana? karena tadinya kan ada kayu. Nah food estate-nya nggak jadi kayunya hilang juga," kata Surya.

 

Panen Kritik Budget Belanja Senjata Prabowo di Kemhan

Kementerian Pertahanan sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden mengenai Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2020-2024. Di dokumen yang masih dalam proses pembahasan itu tertera kebutuhan anggaran untuk alat pertahanan dan keamanan hingga 2044 mencapai 124,995 miliar dollar AS atau setara Rp 1.750 triliun.

 

Draf rancangan perpres versi Maret 2021 yang diterima Kompas itu terdiri atas 10 pasal. Di Pasal 2 disebutkan, menteri menyusun rencana kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (alpalhankam) Kemenhan dan TNI tahun 2020 hingga 2044. Pengadaannya dilaksanakan tahun 2020 sampai 2024. Ini berarti pengadaan lima rencana strategis (renstra) atau 25 tahun dipadatkan dalam waktu dua setengah tahun yang tersisa.

 

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menginginkan modernisasi besar-besaran untuk TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Ia menolak apabila kebutuhan yang akan dipenuhi lewat pinjaman luar negeri itu akan membebani keuangan negara. Ia mencontohkan, pinjaman dengan tenor hingga 28 tahun bunganya amat kecil dan pembayarannya dicicil sedikit demi sedikit. Dengan demikian, tidak terlalu mengganggu keuangan negara. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Khairul Fahmi, mengapresiasi rencana Menhan membuat masterplan perencanaan pengadaan alutsista 25 tahun ke depan dalam bentuk rancangan perpres. Namun, dia mengingatkan, pembuatan rencana induk itu harus diiringi langkah-langkah untuk memastikan akuntabilitasnya.

 

Sementara itu kritik keras datang dari Pengamat Militer Connie Rahakundini Bakrie perihal beredarnya draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2020-2024.

 

Sebenarnya yang kita garis bawahi berapapun angkanya, iya kan, rakyat dan saya termasuk sangat setuju kok. Apalagi setelah terjadi bencana KRI Nanggala, menurunnya kemampuan alutsista kita, Tapi sekali lagi tingkat kesiapan yang harus kita capai itu juga tidak membenarkan bahwa pengadaan itu atau anggaran itu didesain dengan secara revolusioner seperti sekarang yang saya kagum dan yang saya salut dengan cara-caranya, tetapi dengan cara-cara yang bias atau tidak jelas," ujar Connie.

 

Ekonom The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini angkat suara perihal beredarnya draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia 2020-2024.

 

"Menurut saya rencana anggaran pertahanan dan keamanan sampai Rp 1.700 triliun rupiah sudah di luar kepantasan," ujar Didik dalam keterangan tertulis yang diterima CNBC Indonesia, Kamis (3/6/2021).

 

Menurut dia, momentum rencana anggaran itu keliru karena Indonesia sedang berada di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Rencana tersebut pun tidak laik karena APBN sedang sekarang. Belum lagi ditambah dengan syarat utang yang tidak masuk akal.

 

"Pandemi Covid-19 ini meruntuhkan banyak pilar-pilar sosial kemasyarakatan dan sangat memprihatinkan sehingga lebih memerlukan dukungan dibandingkan dengan melipatgandakan anggaran untuk pertahanan dan keamanan," kata Didik.

 

REFERENSI

VOA Indonesia. (2023, 27 Juli). Aktivis '97-'98: Prabowo Subianto Harus Bertanggung Jawab atas Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu. VOA Indonesia. https://www.voaindonesia.com/a/aktivis-97-98-prabowo-subianto-harus-bertanggung-jawab-a tas-kasus-pelanggaran-ham-masa-lalu/7200324.html

Suara. (2023, 30 Juni). Selalu Dikaitkan dengan Tragedi HAM 1998, Prabowo Tegas: Kalau Rakyat Percaya Semua Tuduhan Itu, Nggak Usah Pilih Saya. Suara.com. https://liberte.suara.com/read/2023/06/30/224205/selalu-dikaitkan-dengan-tragedi-ham-1998- prabowo-tegas-kalau-rakyat-percaya-semua-tudingan-itu-nggak-usah-pilih-saya

Tempo. (2023, 28 Juli). Prabowo Subianto Kembali Dihantui Isu Pelanggaran HAM, Ini Kata Gerindra. Tempo.co. https://pemilu.tempo.co/read/1753160/prabowo-subianto-kembali-dihantui-isu-pelanggaran-h am-ini-kata-gerindra

CNN Indonesia. (2023, 30 Juni). Prabowo Soal Isu HAM Tiap Pemilu: Kalau Percaya, Tidak Usah Pilih Saya. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230630181253-617-968130/prabowo-soal-isu-ha m-tiap-pemilu-kalau-percaya-tidak-usah-pilih-saya

CNBC Indonesia (2023, 23 Oktober). Prabowo Bela Gibran: Semua Juga Dinasti Bung Politik Bung! CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/20231023172947-4-482950/prabowo-bela-gibran-sem ua-juga-dinasti-politik-bung

Kompas. (2023, 25 Oktober). Minta Dukungan Rakyat, Prabowo: Jangan Ragu Isu Ini-Itu, Dinasti Ini, Dinasti Itu. Kompas.com https://nasional.kompas.com/read/2023/10/25/07585411/minta-dukungan-rakyat-prabowo-jan gan-ragu-isu-ini-itu-dinasti-ini-dinasti

Connie Bakrie Sindir Bujet Belanja Senjata Prabowo Rp 1.760 T. (2021, June 1). CNBC Indonesia. Retrieved November 19, 2023, from https://www.cnbcindonesia.com/news/20210531131047-4-249530/connie-bakrie-sind ir-bujet-belanja-senjata-prabowo-rp-1760-t

DKP Nilai Prabowo Coreng Kehormatan Negara dan TNI. (2014, June 11). Pemilu. Retrieved November 19, 2023, from https://pemilu.tempo.co/read/584094/dkp-nilai-prabowo-coreng-kehormatan-negara-d an-tni

PDIP Sebut Food Estate Kejahatan Lingkungan, Ini Kata Jokowi. (2023, August 20). CNBC Indonesia. Retrieved November 19, 2023, from https://www.cnbcindonesia.com/news/20230820164530-4-464438/pdip-sebut-food-es tate-kejahatan-lingkungan-ini-kata-jokowi

Prof Didik Kritik Tajam Rencana Budget Pertahanan Rp 1.700 T. (2021, June 3). CNBC Indonesia. Retrieved November 19, 2023, from https://www.cnbcindonesia.com/news/20210603082309-4-250178/prof-didik-kritik-ta jam-rencana-budget-pertahanan-rp-1700-t

Rancangan Perpres Alutsista Rp 1.750 Triliun Disiapkan, Dipenuhi dari Pinjaman Luar Negeri. (2021, May 29). Kompas.id. Retrieved November 19, 2023, from https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/05/29/rancangan-perpres-alutsista-rp-1-750 -triliun-disiapkan-dipenuhi-dari-pinjaman-luar-negeri

Wiranto Sebut Prabowo Menculik Aktivis atas Inisiatif Pribadi. (2014, June 19). KOMPAS.com. Retrieved November 19, 2023, from https://nasional.kompas.com/read/2014/06/19/1522128/Wiranto.Sebut.Prabowo.Menc ulik.Aktivis.atas.Inisiatif.Pribadi